Fairwork Indonesia 2025 Ratings: Caught in the Crossfire

2025 Indonesia Ratings cover

In August 2025, Affan Kurniawan, a 21-year-old delivery driver, set out on his motorbike to complete another order in Jakarta.  He was not joining a protest that day — he was simply working, delivering food when he was struck and killed by police armored vehicle that drove into crowds near parliament. Media reports later confirmed he had been on the job, not part of the demonstration (Channel News Asia, 29 August 2025).

Affan’s death quickly became the face of the protests that were already underway across Indonesia. What began as outrage over new parliamentary allowances and perks — including housing benefits worth many times the minimum wage — soon broadened into wider anger about inequality, government spending priorities, and the everyday economic struggles faced by millions. Rising living costs, low wages, and shrinking protections have left many people feeling that those in power are disconnected from the hardships of ordinary citizens.

For workers like Affan, the platform economy has become both a lifeline and a trap. It provides income when other options are scarce, but often at the cost of long hours, unstable pay, and constant exposure to risk. Affan’s story shows this clearly: he was out working to survive, yet found himself fatally caught in the middle of a political conflict that was not his own.

The Fairwork Indonesia 2025 report documents how these vulnerabilities are part of a wider pattern. Workers across transport, delivery, and home services face low pay, insecure contracts, and algorithms that control access to jobs with little transparency. Protests and strikes in at least sixteen cities show that workers are organising, but fragmented associations and weak legal recognition limit their power.

Affan’s story reminds us why these issues matter. Platform work is now deeply tied to Indonesia’s economic and social fabric. But without stronger protections, fairer rules, and meaningful worker voice, millions will remain trapped in insecurity while platforms continue to grow in power. A fairer digital economy is possible — one that protects workers, recognises their rights, and values their contribution.

Terseret di Persimpangan: Pekerja Platform dan Risiko Sehari-hariPada Agustus 2025, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, berangkat dengan motornya untuk menyelesaikan pesanan di Jakarta. Ia tidak ikut serta dalam aksi protes hari itu — ia sedang bekerja, mengantarkan makanan ketika sebuah kendaraan lapis baja milik polisi menabrak kerumunan di dekat gedung parlemen. Media kemudia mengonfirmasi bahwa Affan sedang bekerja, bukan bagian dari demonstrasi (Channel News Asia, 29 Agustus 2025).

Kematian Affan dengan cepat menjadi wajah dari gelombang protes yang sudah berlangsung di berbagai kota Indonesia. Apa yang awalnya dipicu oleh kemarahan atas tunjangan dan fasilitas baru anggota parlemen — termasuk tunjangan perumahan yang nilainya berkali lipat dari upah minimum — segera meluas menjadi kemarahan yang lebih besar tentang ketimpangan, prioritas belanja pemerintah, dan beban ekonomi sehari-hari yang dirasakan jutaan orang. Biaya hidup yang meningkat, upah rendah, dan perlindungan sosial yang semakin menyusut membuat banyak orang merasa bahwa mereka yang berkuasa terputus dari kesulitan rakyat biasa.

Bagi pekerja seperti Affan, ekonomi berbasis platform telah menjadi sekaligus penyelamat dan jebakan. Platform memberi penghasilan saat pilihan lain terbatas, tetapi sering kali dengan harga jam kerja panjang, pendapatan tidak stabil, dan paparan risiko yang terus-menerus. Kisah Affan menunjukkan hal ini dengan jelas: ia sedang bekerja untuk bertahan hidup, namun akhirnya terjebak fatal dalam konflik politik yang bukan miliknya.

Laporan Fairwork Indonesia 2025 mendokumentasikan bagaimana kerentanan ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas. Pekerja di sektor transportasi, pengiriman, dan layanan rumah tangga menghadapi upah rendah, kontrak yang tidak aman, serta algoritma yang mengendalikan akses ke pekerjaan dengan transparansi yang minim. Protes dan aksi mogok di setidaknya enam belas kota menunjukkan bahwa pekerja terus berusaha berorganisasi, tetapi asosiasi yang terfragmentasi dan pengakuan hukum yang lemah membatasi kekuatan mereka.

Kisah Affan mengingatkan kita mengapa isu ini penting. Kerja platform kini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari struktur social dan ekonomi Indonesia. Namun tanpa perlindungan yang lebih kuat, aturan yang lebih adil, dan ruang bagi suara pekerja, jutaan orang akan tetap terjebak dalam ketidakpastian sementara platform terus memperbesar kekuasaannya. Ekonomi digital yang lebih adil itu mungkin — ekonomi yang melindungi pekerja, mengakui hak mereka, dan menghargai kontribusi mereka.